"Total hingga hari ini (Senin, 9/7) sudah 20 permohonan perkara Pilkada yang masuk. Pengajuan secara langsung atau offline ada 12 dan 8 secara online," ujarnya saat digubungi Media Indonesia, Senin (9/7).
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya telah siap dalam memproses sengketa hasil Pilkada secara keseluruhan baik dari kesiapan perangkat, instrumen maupun sumber daya manusia untuk melayani pihak-pihak yang akan berperkara di MK.
Sebagai informasi, ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada 2018 ini. Di 2017 sendiri ada 53 permohonan sengketa Pilkada dari total 101 daerah yang menggelar Pilkada didaftarkan ke MK. Sementara, pada 2015 lalu ada 147 permohonan sengketa ke MK dari 264 daerah yang menggelar Pilkada.
Berikut ke 20 permohonan sengketa Pilkada yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi per tanggal 9 Juli 2019 :
Perkara yang didaftarkan secara langsung
1. Kota Tegal
2. Kota Pare-Pare
3. Kota Gorontalo
4. Kota Madiun
5. Kab. Bangkalan (1)
6. Kab. Bangkalan (2)
7. Kab. Bolaang Mongondow
8. Kab. Biak Numfor
9. Kota Cirebon
10. Kota Padang Panjang
11. Kab. Sinjai
12. Kab. Sebulusallam
Perkara yang didaftarkan secara online
1. Kota Serang
2. Kota Bekasi
3. Kab. Donggala
4. Kab. Pinrang
5. Kab. banyuasin
6. Kab. Subang
7. Kab. Tapanuli Utara
8. Kab. Kerinci
(Media Indonesia)