Kilasharian. Com, Tanjabbar - Usai menerima aksi damai dari kalangan Forum Honorer Tanjab Barat serta FGPPNS se kabupaten Tanjung Jabung Barat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat melalui Komisi 1 menindak lanjuti hasil pertemuan, ketika ditemuin salah satu Anggota DPRD Komisi 1 Tanjab Barat Jamal Darmawan Sie, SE., MM sambil ngobrol santai di salah satu warung kopi di pusat kota Kuala Tungkal.
"Kami komisi 1 DPRD kab. Tanjab Barat besok bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait akan melaksanakan konsultasi terkait penerimaaan P3K bidang pendidikan dan kesehatan ke kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi serta Kementerian PAN / RB, dan yang perlu bahwa anggaran terkait pembayaran honor untuk P3K telah tersedia di APBD Tahun Anggaran 2023 lebih kurang 39 Milyar, maka kami mohon doa dari rekan-rekan honorer agar pengangkatan dapat segera dilaksanakan dengan dorongan dr DPRD nantinya."kata Jamal.
Memang di awal tahun sudah ada penerimaan P3K namun masih sangat kurang jumlah dari kebutuhan sehingga perlu diperjuangkan sekitar 1.930 orang lebih lagi.
"Kita tidak mau ada masyarakat khususnya para guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga teknis yang mengeluh karena kemampuan Pemkab dalam memenuhi kewajibannya sehingga terdampak pada penghasilan para honorer, ini masalah perut mereka bukan untuk hura-hura. Mereka ini adalah honorer yang telah membantu Pemkab baik di bidang Pendidikan, kesehatan, teknis bahkan administrasi Pemerintahan yang harus dapat perhatian untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Ucapnya
Memang untuk konsultasi saat ini menitik beratkan untuk bidang pendidikan juga kesehatan karena anggaran tersedia namun kami Komisi 1 juga akan memperjuangkan seluruh nasib di bidang lain dapat diangkat sebagai P3K sehingga kami perlu kejelasan dari Kementerian PAN / RB." Kata Jamal.
Menutup ngobrol santai nya Jamal kembali memohon doa dari seluruh masyarakat juga para honorer semoga apa yang diharapkan dapat terwujud.