Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kerja sama antara BUMD, koperasi, dan UMKM energi daerah dalam pengelolaan sumur minyak rakyat. Agenda utama rapat mencakup dua hal penting, yakni penetapan hasil inventarisasi sumur minyak masyarakat dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan ke depan.
Acara dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, dan turut dihadiri oleh para pejabat tinggi negara serta kepala daerah penghasil migas di seluruh Indonesia.
Berdasarkan daftar undangan resmi bernomor 2334.Und/MG.04/DJM/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, rapat ini dihadiri Para Menteri, Kapolda, dan Kepala Lembaga Negara, Bahas Sinergi Pusat-Daerah dalam Legalitas Sumur Minyak Rakyat di antaranya yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi/Hilirisasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala SKK Migas dan Kepala BPMA.
Hadir juga juga Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Kepala BIN, serta para Kapolda daerah penghasil minyak seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Dari unsur pemerintah daerah, rapat ini turut dihadiri oleh Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah bupati dari wilayah yang memiliki sumur minyak rakyat aktif.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan tata kelola energi yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil migas. Sebagai Ketua ADPMET, ia menyampaikan bahwa daerah selama ini berkontribusi besar terhadap produksi energi nasional, namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dan manfaat ekonomi yang seimbang.
“Daerah penghasil migas seperti Jambi memiliki ribuan masyarakat yang bergantung pada aktivitas sumur rakyat. Kita ingin memastikan kegiatan ini berjalan legal, aman, dan produktif, tanpa merugikan negara maupun masyarakat,” ujar Gubernur Jambi dalam rapat tersebut.