DPRD  Sungai Penuh Gelar Rapat Paripurna Mengikuti Pidato Ketua DPRD - RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Sidang2024-2025
DPRD  Sungai Penuh Gelar Rapat Paripurna Mengikuti Pidato Ketua DPRD - RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Sidang2024-2025

DPRD Sungai Penuh Gelar Rapat Paripurna Mengikuti Pidato Ketua DPRD - RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Sidang2024-2025

Kilasharian.Com, Sungai Penuh - DPRD Kota Sungai Penuh kembali menggelar Rapat Paripurna mengikuti pidato Ketua DPR- RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2024-2025 dan pidato Presiden RI dalam penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, Jum'at (16/8).

Rapat kali ini dipimpin oleh H. Afdiansyah, ST Wakil Ketua DPRD didampingi Lendra Wijaya, SE Ketua DPRD dengan dihadiri Walikota Sungai Penuh, Para Forkopimda dan Kepala OPD Lingkup Kota Sungai Penuh.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan stabilitas dan keberlanjutan dalam pidatonya tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang untuk menjaga program pemerintah sekarang ke pemerintah selanjutnya.
"Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang" Ucap Presiden Jokowi
Jokowi menjelaskan prinsip stabilitas-keberlanjutan dalam arsitektur APBN 2025 semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah ingin ekonomi tumbuh inklusif.
"APBN 2025 dirancang untuk menjaga Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi juga menekankan mengenai pentingnya kelanjutan reformasi struktural. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan keuangan.
"Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan," imbuh Presiden Jokowi. (*/adv)

Baca juga:

Admin
Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.