“Dana desa sebagai salah satu input
pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan profesional sehingga
memberikan kontribusi positif. Pemanfaatan dana desa harus bersifat efektif dan
efisiens untuk membangun suatu desa sehingga memberikan kemajuan desa dan
masyarakatnya,” ujar Al Haris.
“Pemerintah Provinsi Jambi pada
tahun 2023 telah mengalokasikan dana desa sebesar seratus juta rupiah per desa
untuk 1.414 desa di Provinsi Jambi, sehingga total anggaran yang telah
disiapkan untuk seluruh desa di Provinsi Jambi berjumlah Rp.141.400.000,-
(seratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah). Saya mengingatkan kembali
kepada seluruh Kades untuk menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik baiknya ,”
lanjut Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi kepada seluruh Kades
terhadap dana desa baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah/Kabupaten
Kota se Provinsi Jambi sehingga dalam pelaksanaan alokasi dana desa bisa maksimalkan
dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
“Dengan adanya intervensi dana
desa dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa dan
sumber pendanaan lainnya, kita mengharapkan pembangunan desa dapat bergerak
cepat, sehingga pada tahun 2023 ini tidak ada lagi Desa tertinggal dan sangat tertinggal
di Provinsi Jambi, berubah menjadi menuju Desa berkembang, Desa maju sampai
Desa mandiri,” ungkap Al Haris.
Lebih lanjut, Al Haris
menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo terkait (7) tujuh
poin arahan Presiden Jokowi di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI), yaitu: pertama adalah peningkatan
konsumsi dan belanja masyarakat di daerah, kedua adalah hilirisasi produk,
ketiga adalah ketersediaan pangan, keempat adalah belanja produk dalam negeri,
kelima adalah peningkatan iklim investasi, keenam adalah penurunan stunting dan
ketujuh adalah masa depan tenaga honorer.
“Bapak Presiden meminta kita semua,
termasuk para Kades bagaimana upaya bersama dalam menguatkan ketahanan pangan
dengan memanfaatkan lahan tidur untuk menanam produk pertanian konsumsi
masyarakat,” tutup Al Haris.
Walikota
Sungai Penuh, Ahmadi Zubir mengapresiasi atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Penguatan Kelembagaan Desa Se-Provinsi di Kota Sungai Penuh, dimana wilayah
barat sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jambi
untuk transportasi guna mendistribusikan hasil hasil pertanian. (*/Riko)