“Kita mengharapkan Kades (kepala desa) lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja membangun desanya masing-masing, semakin hari semakin dituntut untuk bekerja secara profesional, karena dinamika kemajuan desa tersebut akan terukur dari kemajuan pola pikir seorang Kades. Kades yang hadir saat ini harus menyamakan persepsi, terutama dalam membangun desa,” ujar Al Haris.
Al Haris menuturkan, pembangunan harus terus-menerus diperkuat, dalam seluruh sektor dan dalam semua level, termasuk dalam pemerintah desa. Hal ini juga sesuai dengan semangat pembangunan nasional, dan tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperkuat pembangunan di desa sebagai bagian dari upaya penyebaran dan pemerataan pembangunan. Maka pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan desa, artinya semakin memberdayakan desa.
“Program Dumisake (dua miliar satu kecamatan) hadir untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di desa desa, namun dana Dumisake ini belum bisa sepenuhnya mengakomodir secara bersamaaan untuk desa desa di Provinsi Jambi ini. Dana Dumisake ini kita coba atur sedemikian mungkin, sehingga ketika ada slot slot dana dari pemerintah kabupaten tidak ada akan kami intervensi melalui dana ini, demi menguatkan kelembagaan desa kedepannya,” tutur Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, meskipun dana operasional desa berada pada kewenangan pemerintah kabupaten akan tetapi secara faktual juga merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jambi. Kades merupakan salah satu yang menentukan kemajuan Provinsi Jambi, di mana jika desa desa maju, tentunya berimbas pada kemajuan Provinsi Jambi.
“Saya yakin Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, pemerintahan tingkat kecamatan dan pemerintah desa telah berusaha untuk menghadirkan kemajuan dalam pembangunan. Namun, tantangan yang kita hadapi terus meningkat, dan tuntutan publik juga terus meningkat supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terus ditingkatkan kualitasnya,” tutup Al Haris. (Adv/Riko)