Musrenbang Kecamatan Molor, Dua Anggota DPRD Walk Out
Musrenbang Kecamatan Molor, Dua Anggota DPRD Walk Out

Musrenbang Kecamatan Molor, Dua Anggota DPRD Walk Out


Kilasharian. Com, Sarolangun - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan, yang dilaksanakan di Kecamatan Sarolangun pada Kamis (11/02/21) pagi diwarnai aksi Walk Out oleh Anggota DPRD Sarolangun. Tak hanya itu saja, beberapa tamu undangan pun juga ikut meninggalkan ruangan. 


Kedua anggota DPRD Dapil 1 Sarolangun Bathin VIII yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Yusuf Helmi dan juga Fadlan Arafiqi yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Sarolangun.

Fadlan Arifiqi mengatakan, bahwa kekecewaan tersebut dikarenakan karena menunggu acara yang tidak kunjung dimulai. Padahal, kegiatan tersebut dijadwalkan pukul 08:00 WIB. Namun, hingga pukul 11.00 WIB, kegiatan tersebut tak kunjung dimulai. Dengan alasan menunggu kehadiran yang membuka kegiatan. 

"Kami dari DPRD Sarolangun Dapil 1 merasa kecewa, karena ampai saat ini belum juga dimulai, padahal sudah siang. Kasihan dengan masyarakat dan undangan yang datang, padahal banyak orang yang berharap dengan rencana pembangunan kedepan," Jelasnya.

Sementara itu, H. Hillalatil Badri yang membuka kegiatan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan hadir dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan tersebut. Dijelaskannya, bahwa terdapat 3 agenda kegiatan yang harus dihadiri di hari yang sama. 

"Itu hal yang biasa, atas keterlambatan ini saya mohon maaf. Hari ini memang ada 3 kegiatan yang harus dihadiri, ya saya harap dapat dimengerti. Tapi Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar," Ungkapnya.

Walaupun tidak dihadiri pihak DPRD, kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Sarolangun tersebut berjalan dengan lancar hingga berakhirnya kegiatan. (riy)

Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.