Kilasharian.Com, Jambi - Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama negara dalam pembangunan. Adapun salah tolak ukur kesejahteraan adalah kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan terutama pangan.
Semua pemangku kebijakan di negara mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi hingga yang terendah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu juga dengan anggota dewan.
Disampaikan Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly sebagai penyalur aspirasi masyarakat tentu dewan akan berpihak kepada masyarakat dan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi dewan.
Kemas Faried mengatakan peran DPRD dalam kesejahteraan masyarakat sangat penting dan strategis melalui fungsi dewan itu sendiri.
” Tentu fungsi dewan sangat penting sesuai tugas dewan dianggaran, legilasi dan pengawasa,” kata tokoh muda Golkal ini.
Untuk Kota Jambi sendiri kata Faried pada tahun 2025 ini terdapat 12 Ranperda yang akan dibahas, dimana di beberapa Ranperda erat kaitannya dengan masyarakat.
Salah satu Ranperda tersebut adalah Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah.
Disebutkannya Perda tentang Cadangan Pangan Pemerintah ini sangatlah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan hal yang penting dalam pembangunan manusia yang berkualitas.
Apalagi sebut Dia mewujudkan ketahanan pangan selaras dengan salah satu program utama Presiden Prabowo.
“Kita sangat mendukung program ketahanan pangan yang direncanakan Presiden Prabowo, karena ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera” sampainya.
Untuk itu sebut Kemas Faried ketika Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah diajukan pihaknya langsung memasukan dalam Prompemperda 2025 ini.
Dan pihaknya akan mendorong Ranperda ini mulai dari penerbitan hingga pelaksanaan.
“Ini sangat selaras dengan program Presiden jadi akan kita dukung penuh demi terpenuhinya pangan masyarakat” tegasnya.
Dijelaskannya, sesuai dengan fungsi dewan melalui peran anggaran, pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan. Selain itu nantinya tentu peran pengawasan dalam penggunaan anggaran juga akan menjadi perhatian dewan. (*/adv)