Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tebo Mazlan, Aspan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Dua ranperda tersebut yaitu ranperda tentang pembentukan dan susunan dan ranperda pajak daerah dan retribusi daerah.
Aspan menyampaikan pelaksanaan APBD anggaran tahun 2022 tersebut telah dilakukan audit oleh BPK RI.
“Pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023 dengan hasil wajar tanpa pengecualian atau WTP,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan pencapaian laporan keuangan tersebut telah diperoleh oleh Pemkab Tebo sebanyak 8 kali berturut-turut.
Selain itu, Pj Bupati Tebo juga menyerahkan secara resmi laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 kepada pimpinan DPRD.
Dalam kesempatan itu juga, Aspan menjelaskan ranperda yang diusulkan untuk dibahas merupakan langkah perbaikan untuk kinerja Pemkab Tebo.
“Artinya kita harus sesuaikan organisasi kita dengan pusat, karena kita harus mengacu pada pemerintah pusat,” katanya.
Dia mengungkapkan ada sebanyak 4 OPD yang akan dimekarkan dan 1 dinas yang levelnya akan dinaikkan melalui ranperda tersebut.
“Salah satu contohnya, dinas koperasi dan tenaga kerja. Sekarang ada yang diperdagangan ada yang diperizinan. Ini kan sulit untuk memberikan bantuan dari pusat. Salah satunya itu,” sebutnya.(*/dri)