Kilasharian.Com, Tanjabbar - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, SH Pimpin Rapat Koordinasi dalam rangka menindaklanjuti rusaknya jalan umum yang diduga akibat angkutan kelapa sawit PT. Felda Indo Mulia. Selasa (18/01).
Rakor yang dilaksanakan di pola utama Kantor Bupati tersebut turut dihadiri oleh Asisten I, OPD dan Instansi terkait, Kabag SDA dan Hukum Setda Tanjab Barat, Camat Betara, Camat Kuala Betara, Direktur PT. Felda Indo Mulya, Kepala Desa terkait, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hidayat, SH, MH menyampaikan rakor ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan Bupati Tanjung Jabung Barat di wilayah Kecamatan Betara dan Kuala Betara atas rusaknya Jalan yang berada di Daerah Serdang sampai Parit Deli, sehingga perlu adanya solusi terhadap permasalahan tersebut.
“Informasi kondisi saat ini berdasarkan laporan dari masyarakat dan Camat tentang kondisi jalan tersebut, maka saat ini kami ingin PT. Felda yang memanfaatkan jalan umum yang dibangun Pemda Tanjab Barat untuk dapat menjelaskan kondisi sebenarnya dan perhatian dari PT. Felda terhadap kondisi jalan tersebut begitu juga dengan penjelasan dari OPD terkait, Camat, Kades dan Masyarakat yang tahu kondisi di lapangan ” jelasnya
“Kami juga berharap OPD terkait dapat memberikan masukan sehingga kita bisa menelusuri legalitas dari semua ini dan tujuan akhir dari semua ini jalan umum yang dibangun oleh Pemda dapat dipertahankan sesuai estimasi dari Dinas PUPR”. Ujarnya.
Wakil Bupati Tanjabbar, Hairan, SH pada rapat tersebut menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pada hari ini adalah bentuk respon Pemda terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Betara dan Kuala Betara.
“Jadi sebetulnya jalan ini milik Pemda, maka penggunaan ataupun kesepakatan diatasnya harus ada izin Bupati. Boleh saja punya kesepakatan dengan Pemerintah di Desa terkait penggunaannya, tapi ini harus disampaikan ke kita, kami berharap ada MoU kembali dan ada kejelasan terhadap penggunaan jalan tersebut jika tidak setelah diaspal dibikin portal saja, jika muatan angkutan sawit lebih dari 8 ton maka tidak dibolehkan lewat sehingga kita aman dan daya tahan jalan itu lama sehingga tidak berisiko memperbaikinya terus” Ungkap Wabup.
“Kami menghargai kawan kawan usaha di daerah kita tapi tolong ada itikad baik dan timbal baliknya terhadap penggunaan jalan tersebut, agar usaha bapak lancar disitu dan tentu kami juga ikut membantu dan kami juga berharap PT. Felda bertanggung jawab atas kerusakan itu karena sebagian yang melintas disitu adalah angkutan sawit” harap wabup
Wabup menegaskan bahwa kesepakatan hasil rapat koordinasi hari ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan transportasi hasil panen masyarakat serta perusahaan PT. Felda Indo Mulia, maka perlu dilakukan perbaikan jalan poros Serdang Kecamatan Betara sampai dengan Parit Deli Kecamatan Kuala Betara.
“Apabila hasil kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebetulnya sanksi itu diberlakukan supaya ada itikad baik dari kita bersama-sama sehingga masyarakat dari dua Kecamatan tersebut bisa menggunakan jalan itu untuk beraktivitas kembali serta sesuai regulasi yang ditetapkan Dinas PUPR dan Dishub maksimal 8 ton yang dibolehkan untuk penggunaan jalan Pemda” tutupnya.
Diketahui hasil kesepakatan bersama bahwa telah disepakati, Dinas PUPR Tanjab Barat bersedia menyiapkan alat berat perbaikan jalan berupa Greder dan Bomax untuk mengembalikan jalan poros Serdang Kecamatan Betara sampai dengan Parit Deli Kecamatan Kuala Betara seperti kondisi semula pada bulan Desember 2020 dan PT. Felda Indo Mulya bersedia menanggung material dan minyak alat berat selama pekerjaan perbaikan jalan.
Selanjutnya setelah kondisi jalan mulai baik dan layak dilalui maka untuk pemeliharaan selanjutnya sebagaimana kondisi yang telah ada menjadi tanggung jawab PT. Felda Indo Mulia dan pekerjaan tersebut akan dimulai pada tanggal 24 Januari 2022. (*/ina)